Permasalahan stunting dan kemiskinan ektrim pada beberapa daerah di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius, termasuk di Kabupaten Kaimana dan Provinsi Papua Barat pada umumnya. Menyoal hal itu, Pemda Kaimana dan Tim Satgas Stunting dan Kemiskinan Ekstrim Provinsi Papua Barat melalukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih masif.
Hal itu diketahui saat rapat bersama antara Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dan Bupati Kaimana Freddy Thie mengenai percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim.
“Rapat kali ini merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan kunker Pj Gubernur Provinsi Papua Barat sejak April 2023 lalu. Saya selaku Bupati Kaimana mempertegas bahwa komitmen pemda terkait masalah stunting dan kemiskinan ekstrim akan menjadi perhatian serius untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya di Kaimana pada Minggu (11/06/2023).
Bupati Freddy Thie menekankan upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan melalui kerja-kerja kolaborasi.
“Untuk memperoleh data yang tepat perlu didukung oleh sumber daya manusia yang terorganisir secara baik, dimulai dari tingkat kampung sampai kabupaten hingga provinsi dan pusat,” jelasnya.
Menurutnya, data jumlah anak stunting di Kaimana berdasarkan data Elekronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Kab. Kaimana untuk data balita sasaran (balita stunting) sesuai PKM dan Distrik sebanyak 271 anak.
Freddy Thie juga menyampaikan kepada Tim Satgas terkait kondisi kemiskinan di Kaimana. “Dimana berdasarkan data tahun 2022, Kaimana berada di angka 10,11 persen atau sebesar 15,29 persen dari total penduduk 63.633 jiwa, dari 10.011 jumlah keluarga miskin dan 767 kepala rumah tangga di kategorikan sebagai kemiskinan ekstrim,” paparnya.
Berdasarkan kondisi stunting dan kemiskinan ekstrim tersebut, Bupati Freddy Thie menegaskan bahwa untuk menuntaskan kedua permasalahan ini membutuhkan pikiran dan tenaga ekstra dan didukung berbagai stekholder.
“Diperlukan kebijakan pemerintah yang pro anak stunting dan pro masyarakat miskin dan semua itu perlu ditangani secara bersama baik pemkab, pemprov, dan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Freddy Thie mengingatkan agar dalam rancangan kerja tahun 2024 harus didukung dengan program dan kegiatan yang dapat mengatasi beberapa karakteristik kemiskinan maupun stunting di Kaimana.
“Misalnya berkaitan dengan sarana air bersih, perbaikan ekonomi produktif masyarakat miskin, gizi dan sebagainya,” tutup Freddy Thie.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furuada, Sekretaris Daerah Donald R. Wakum, sejumlah anggota DPRD, jajaran TNI-Polri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
