Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengadakan Laporan Pertanganggung Jawaban (LPJ) bagi pemerintah daerah. LPJ dilakukan per tiga bulan dalam rangka mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati se-Indonesia sejak ditunjuk memimpin daerah tingkat II.
Dalam kegiatan itu, Kabupaten Maluku Tengah yang saat ini dipimpin oleh Rakib Sahubawa berhasil meraih prestasi sebagai daerah yang masuk dalam 10 besar inflasi terendah.
“Terhitung sejak bulan September 2023 hingga dengan Juni 2024, saya selaku Penjabat Bupati Maluku Tengah sudah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya di Inspektorat Kementrian Kemendagri RI sampai pada Sesi Triwulan III,” ungkapnya usai menghadiri kegiatan laporan LPJ Kemendagri di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Dalam Penyampaian LPJ triwulan III tersebut, Pj Bupati Malteng menyampaikan beberapa langkah-langkah konkrit yang telah diambil dengan pendekatan program prioritasnya dalam menangani permasalahan di daerah.
“Salah satu contoh langkah kongkrit yang paling terasa adalah penanganan Inflasi di Kabupaten Maluku Tengah,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Malteng sejak dipimpin Rakib Sahubawa memang telah berhasil menurunkan angka Inflasi di dari angka 6 YoY (year on year) dan saat ini menjadi 1,01 YoY.
“Pencapaian ini bukan menjadi pencapaian yang mudah, tentu saja dengan kerja kerasnya semua pihak dan khususnya masyarakat dan tim penanggulangan inflasi Kabupaten Maluku Tengah, bahkan Maluku Tengah masuk dalam 10 Kabupaten dengan angka inflasi terendah di Indonesia,” jelasnya.
Atas dasar beberapa program prioritas yang telah dilakukan, Pj Bupati Malteng Rakib Sahubawa mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri.
Salah satu tim evaluator dari Kemendagri bahkan menyampaikan Pj Bupati Malteng itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala Daerah.
“Kami tim evaluator mengapresiasi program-program prioritas Penjabat Bupati Maluku Tengah yang sasarannya kepada kaum-kaum Dhuafa,” ungkap salah satu evaluator.