Inakoneksi.com, Jakarta – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (Amalan Rakyat) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Gedung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Rabu (3/9/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk lanjutan dari desakan publik atas dugaan kuat adanya praktik mafia impor bawang bombay yang mengakibatkan harga di pasar melonjak, merugikan rakyat kecil, sekaligus menghancurkan industri lokal.
Koordinator Amalan Rakyat Penri Sitompul menyebut, dugaan permainan kuota impor bawang bombay tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga melemahkan daya saing industri lokal. “Kebijakan yang semestinya berpihak pada kepentingan rakyat justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang diduga berkolaborasi dengan oknum pejabat,” ujar Penri Sitompul.
Amalan Rakyat menyoroti sejumlah nama yang diduga terlibat dalam praktik mafia kuota impor, antara lain; Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan), Budi Santoso (Menteri Perdagangan), Slamet Nur Achmad Efendi (Staf Khusus Menteri Perdagangan), dan Timoti (Oknum Pembagi Kuota).
“Jika praktik mafia impor bawang bombay ini dibiarkan, maka rakyat terus menjadi korban, industri lokal hancur, dan bangsa kita hanya menjadi pasar bagi mafia impor. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” tegas Penri Sitompul, Koordinator Lapangan Amalan Rakyat.
Aksi jilid II ini menunjukkan bahwa Amalan Rakyat konsisten mengawal isu mafia impor, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap penderitaan masyarakat. “Gerakan ini akan terus berlanjut hingga tuntutan rakyat benar-benar direspons secara nyata,” tutup Penri.
Tuntutan Amalan Rakyat dalam aksi jilid II sebagai berikut:
- Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan langsung memberantas mafia impor bawang bombay.
- Menuntut Presiden segera mencopot Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso karena diduga terlibat dalam praktik mafia kuota.
- Meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan mafia impor bawang bombay hingga ke akar-akarnya.
- Menegaskan agar kebijakan impor diarahkan untuk stabilisasi harga dan penguatan industri lokal, bukan untuk memperkaya mafia dan kroni politik.
