Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera melakukan intervensi anggaran nyata untuk pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan di wilayah kepulauan Maluku. Desakan ini menyusul lambannya distribusi pangan yang dinilai kian mengancam stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah.
“Pemerintah pusat tidak bisa terus berlindung di balik kebijakan normatif. Sudah waktunya negara hadir melalui intervensi anggaran langsung, bukan sekadar retorika administratif,” tegas Ketua KNPI Maluku Arman Kalean dalam pernyataan resminya.
KNPI menilai bahwa tanpa dukungan konkret dari pemerintah pusat, kebijakan subsidi transportasi dan distribusi pangan yang diumumkan Pemerintah Provinsi Maluku hanya akan menjadi solusi tambal sulam. Saat ini, wilayah Maluku hanya memiliki tiga gudang Bulog aktif di Ambon, Tual, dan Buru dengan kapasitas total 28.500 ton – angka yang dianggap tidak memadai untuk menjamin ketersediaan pangan di lebih dari seribu pulau di provinsi tersebut.
“Distribusi logistik kerap terganggu oleh kondisi cuaca ekstrem, terutama selama musim angin muson. Akibatnya, banyak daerah kepulauan di Maluku menghadapi kelangkaan beras medium, komoditas utama dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang memicu lonjakan harga di tingkat konsumen,” jelas Arman.
KNPI Maluku mendesak agar pembangunan gudang Dolog skala besar di Kabupaten Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya, serta gudang kecil di wilayah rawan seperti Seram Bagian Timur, segera masuk dalam prioritas belanja APBN. KNPI juga menyoroti peran strategis Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan dalam merealisasikan hal ini.
“Ketahanan pangan tidak bisa ditunda. Jika beban terus dialihkan ke APBD yang serba terbatas, itu artinya pemerintah pusat sengaja membiarkan wilayah perbatasan tetap tertinggal,” ujarnya.
Lebih jauh, KNPI Maluku menegaskan bahwa infrastruktur penyimpanan pangan bukan sekadar untuk stabilisasi harga, melainkan juga menjadi tulang punggung dalam distribusi bantuan sosial dan penanganan bencana alam yang kerap melanda wilayah kepulauan.
“Maluku adalah beranda timur Indonesia. Ketidakhadiran negara dalam bentuk anggaran konkret justru mencerminkan abainya pusat terhadap wilayah strategis ini,” tandasnya.
KNPI Maluku menutup desakannya dengan menegaskan bahwa pembangunan gudang pangan harus menjadi bagian integral dari strategi nasional ketahanan pangan, khususnya di wilayah yang rentan terisolasi oleh kondisi geografis dan cuaca ekstrem.
