Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi mahasiswa pulau sumbawa jakarta (KMPS-JAKARTA) Menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kedua kalinya, Jakarta Kamis (14/07/2022).
Mahasiswa mendesak KPK agar segera memanggil Ketua DPRD Kab Dompu dan beberapa anggota DPRD serta Kepala Dinas PUPR Kab Dompu terkait dugaan pembagian dana siluman sebesar Rp. 26 Miliyar.
“Kami mendesak KPK agar segera memanggil dan periksa Ketua beserta beberapa anggota DPRD serta Kepala Dinas PUPR yang diduga terlibat dalam pembagian dana siluman sebesar Rp 26 M” Terang Safrudin (selaku penanggungjawab aksi)
Safrudin juga menduga adanya kerjasama jahat yang dilakukan oleh pihak Legislatif dan Eksekutif di Kab Dompu.
“Jelas kecurigaan adanya kerjasama jahat yg dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Dompu sehingga anggaran yg sangat fantastis itu bisa lolos tanpa melalui mekanisme yg sudah ditetapkan oleh negara.
Diakibatkan karena Kemesraan antara Legislatif dan Eksekutif yang merupakan penyakit dalam demokrasi, karena fungsi kontrol dari Legislatif terhadap Eksekutif akan berkurang, dan rentan akan melakukan kejahatan secara bersama. Tambahnya
Dengan nada tegas aktivis mahasiswa itu mengatakan bahwa kita akan mengawal sampai tuntas kasus ini.
Kami masih akan tetap mengawal kasus ini sampai ada pernyataan resmi dari KPK, aksi ini akan menjadi aksi rutin kami sekali seminggu.
Sampai ada keterangan yang jelas dari Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Tegasnya
Di penghujung aksi Safrudin dan beberapa masa aksi ditemui oleh anggota anggota Humas KPK.
“Kami ditemui oleh anggota humas KPK, namanya Suhermanto. Katanya kami masih mendalami terkait persoalan ini, dan kami sudah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini.
Adapun tuntutan Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta sebagai berikut.
- Mendesak KPK untuk Memanggil dan Periksa Ketua beserta beberapa anggota DPRD Kab Dompu yang di duga Terlibat dalam pembagian dana siluman sebesar 26 M
- KPK Segera panggil dan periksa Kepala Dinas PUPR kab Dompu Karena di duga Kuat sebagai penyelenggara proyek titipan dari anggaran siluman sebesar 26 M.
- Meminta Kepada KPK agar membentuk Tim khusus untuk menyelesaikan kasus Dana siluman yg diduga kuat melibatkan beberapa pejabat di kab Dompu.
- Dugaan kuat Kasus tersebut diatas merupakan Konspirasi Jahat yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif kab Dompu.
